Batakberkesan Weblog

memorie`s & future of Batax`s

Golput bagaikan hantu di setiap pilkada

Batakberkesan Weblog › Sunting — WordPress

Menjelang pilkada bupati Taput dan pemilu 2009, seperti pemilu sebelumnya dan yang terjadi di beberapa tempat, timbul kekhawatiran di berbagai pihak (terutama elit partai politik) terhadap membengkaknya jumlah GOLPUT (golongan putih). Golput/ golongan putih yang lebih dikenal orang ketika ada seseorang yang tidak memilih dalam suatu pemilihan. Padahal banyak aspek/ alasan kenapa seseorang tidak memilih atau tidak sahnya suatu surat suara yang menurut pemahaman masyarakat juga dikelompokkan sebagai golput.

Secara umum golput bisa dikarenakan oleh permasalahan administratif dan teknis yaitu tidak dan belum terdaftarnya seseorang dalam suatu pemilihan (domisili yang berpindah-pindah, belum memakai KTP nasional/tidak ada surat keterangan pindah, dll), surat suara yang tidak dicoblos/surat suara dianggap tidak sah, ketika hari pemilu berada di perjalanan. Bisa juga dikarenakan masalah prinsip yaitu sengaja tidak mendaftarkan diri karena sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap calon-calon dalam pemilu, atau sebagai sikap apatis terhadap pemilu & sikap protes terhadap sistem pemilu yang sekarang (di beberapa kasus di daerah pernah terjadi boikot pemilu oleh sekelompok orang/anggota partai terhadap partainya, dll). Dan berbagai macam alasan kenapa terjadi golput.

Fenomena Golput bukanlah hal yang baru, hal ini terjadi sejak pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. pada masa itu golput diartikan sebagai ketidaktahuan masyarakat terhadap pemilu. Berbeda ketika zaman orde baru, golput diartikan sebagai gerakan moral dan sikap protes terhadap pola kepemimpinan Soeharto. Gerakan moral golput semakin dikenal ketika Arief Budiman beserta aktivis mahasiswa lainnya menggorganisir masyarkat untuk golput. Hal itu direspon oleh pemerintah dengan tindakan represif, sehingga sekitar tahun 1992 sampai tahun 2000 banyak aktivis dan tokoh politik yang ditangkap dan menghilang karena kampanye golput. Sebut saja Muchtar Pakpahan pernah menjadi tahanan politik, Budiman Sujatmiko (Tokoh Partai Rakyat Demokratik), dll. Golput pernah diharamkan oleh pemerintah. Tetapi wacana golput selalu timbul dan hangat di setiap menjelang pemilu.

Memilih untuk tidak memilih

Sebagai bagian dari kehidupan bernegara, seorang warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam interaksi hidupnya. Dalam konteks HAM (Hak Asasi Manusia) secara gamblang diutarakan dalam konvensi PBB yang juga telah diratifikasi dalam UU RI (Undang-undang Republik Indonesia) yang salah saru bunyi ponitnya adalah bahwa setiap warga negara memiliki haknya dalam menentukan pilihannya di setiap Pemilihan Umum (termasuk di dalamnya adalah Hak untuk tidak memilih). Serta menjadi kewajiban Negara (dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah) untuk melindungi dan menjamin hak warga negara tersebut berjalan dengan baik. Karena dalam Pemilihan umum tersebut secara langsung warga negara dimanapun dia , ketika mereka telah menentukan haknya dalam pemilu (mencoblos calon eksekutif/legislatif/partai ataupun mereka tidak mempergunakan hak pilihnya yaitu memilih untuk tidak memilih dengan berbagai alasan tentunya) maka seorang warga negara telah menyerahkan sebagian haknya kepada institusi negara untuk menjalankan roda pemerintahan yang didalamnya termasuk untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut (dalam bentuk hukum perundang-undangan dari atas yaitu UU hingga Keputusan Lurah/Desa) akan mengatur semua aktivitas masyarakat (termasuk kepentingan privat seperti perkawinan, waris, dll) sampai mengatur aktivitas masyarakat yang umum/publik (contohnya pengaturan tentang prasarana umum jalan, lalu lintas, dll).

Hal ini menggambarkan bahwa memang benar Pemilihan Umum di segala level (Pilpres, pilgub, pilbup, pilkades dan pemilihan anggota legislatif) akan sangat menentukan arah dan perubahan suatu daerah dalam periode tertentu. Karena tidak gampang untuk merubah/menggantikan suatu pemimpin yang sedang berjalan (apalagi jika kita melihat sejarah Indonesia, presiden yang pernah jatuh dalam kepemimpinannya terjegal karena permasalahan politis). Dengan tingkat kesadaran yang penuh atau real maka suatu pilihan untuk golput sebenarnya suatu sikap dan upaya terakhir jika tidak ada pilihan lain yang dipercaya ataupun tidak ada cara lain yang bisa ditempuh.

Jadi wajar saja jika ada gerakan Golput yang dilakukan oleh beberapa kelompok kecil dalam setiap kesempatan pemilu. Partai politik dan lembaga pemerintahan sangat mewaspadai gerakan golput. Seperti yang pernah diutarakan oleh Ketua DPP suatu partai besar di Indonesia di beberapa media massa bahwa orang yang golput dalam pemilu 2009 nanti adalah bukan Warga Negara Indonesia. Hal ini langsung mendapat respon dan kritikan keras dari beberapa aktivis hukum dan HAM. Pada hakikatnya memilih adalah HAK setiap warga negara, sehingga ketika seseorang menentukan pilihan untuk tidak memilih itu adalah HAKnya. Telah timbul kerisauan di beberapa partai besar di Indonesia karena fenomena Golput semakin menonjol di masyarakat (bisa kita lihat di beberapa Pilkada di beberapa daerah belakangan ini yang menunjukkan lebih dari 25 % warganya yang tidak memilih). Karena legitimasi kesuksesan suatu pemilu ada pada kuantitas partisipasi warga negara yang berhak dalam pemilu. Asas demokasi dalam pengetian dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang juga bisa diartikan sebagai suara terbanyak yang menang (50+1). Bagaimana jika kuantitas golput menjadi pemenang dalam suatu pemilihan?apakah pemilu tersebut absah atau sah? Bagaimana juga dengan kekuatan demokratisasi sang pemenang pemilu tersebut dalam melakukan proses pemerintahannya. Bisa kita hitung-hitungan secara kasar jika jumlah pemilih ada 300.000 ribu, lalu jumlalh kandidat ada 6 pasang calon kepala daerah. Kalau pemenang hanya mendapatkan 30% dari jumlah pemilih berarti Cuma 90.000 orang yang memilihnya dan ada sekitar 40% orang tidak melakukkan pemilihan/golput dan sisanya di pasangan lainnya.

Yang terpenting dari segala perdebatan dan fenomena diatas sebaiknya dikarenakan oleh KESADARAN seutuhnya warga negara itu sendiri yang sepenuhnya. Karena peranan rakyat dalam segala hal aspek publik tentunya sangat mempengaruhi arah kemajuan bangsa. Oleh karena itu dianggap penting untuk melakukan pendidikan politik bagi setiap warga negara, baik dengan kaderisasi oleh partai ataupun dalam sistem pendidikan formal supaya GOLPUT tidak menjadi HANTU di setiap Pilkada.

Jerry Marbun

12 September 2008 Posted by | Uncategorized | , | Tinggalkan komentar

mencari pemimpin TAPUT yang Visioner

Berbagai cara orang dilakukan untuk menjadi tokoh besar dan berpengaruh di lingkungannya. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilu, ketokohan menjadi hal yang maha penting, kalau perlu diraih dalam waktu cepat. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk menciptakan penokohan tersebut dengan harapan akan menimbulkan simpatisme dan kepatuhan fans/ pengikutnya untuk memilih tokoh tersebut dalam pemilihan.

Pertanyaannya, apakah seorang tokoh adalah pemimpin, atau apakah seorang pemimpin bukanlah seorang tokoh? Bagi sebagian pihak popularitas dan karisma sang Tokoh bukanlah segala-galanya, tetapi hanya salah satu dari sekian syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Kita bisa belajar dari sejarah kepemimpinan yang ada di TAPUT selama ini. Tidak untuk memperbandingkan kepemimpinan para pemimpin kita terdahulu, karena setiap pemimpin memiliki karakteristik kepemimpinannya masing-masing. Tetapi lebih untuk melihat latarbelakang dan proses serta efek/dampak kepemimpinan mereka. Karena itu akan membantu kita dalam menentukan pemilihan nantinya. Seorang pemimpin akan mempengaruhi arah kedepan suatu kelompok atau organisasi.

Syarat kepemimpinan selayaknya tidak hanya mengutamakan batasan Fisik dan material (usia-jenis kelamin-domisili-dll) saja. Salah satu cara untuk mencari pemimpin yang visioner adalah dengan melahirkan kepemimpinan muda (tidak diartikan secara harafia muda dalam arti usia, muda yang dimaksud adalah yang bisa menjawab tantangan jaman serta kebutuhan rakyatnya) melalui regenerasi kepemimpinan di setiap organisasi. Regenerasi seharusnya dilakukan sejak dini (awal) di setiap lini/ bagian. Hal utama yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kematangan mental ideologi dan pengalaman. Sehingga tidak ada alasan untuk terjadi krisis kepemimpinan.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah yang cukup banyak mengalami masa kepemimpinan sejak jaman penjajahan hingga hampir 63 tahun RI merdeka. Kita boleh memiliki penilaian masing-masing mengenai kondisi TAPUT saat ini, tetapi yang pasti bahwa Masyarakat TAPUT wajib berefleksi diri dan bertanya KENAPA TAPUT seperti ini ? lihat sektor ekonomi (Upah Minimum Kabupaten Taput 2008 adalah yang terkecil dibandingkan 3 Kabupaten pecahannya), kesehatan, pertanian & perkebunan, pendidikan, budaya & pariwisata, hubungan dengan daerah lain (tingkat kabupaten, antar propinsi ataupun lintas negara)

Kondisi tersebut tidak terjadi begitu saja, ada proses dan pelakunya (pemerintah eksekutif&legislatif-investor/pelaku bisnis-masyarakat). Dalam konteks HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA dinegara manapun yang telah menganut sistem demokrasi, pemimpin eksekutif (Presiden-Gubernur-Bupati) ataupun legislatif (DPR)

Selayaknya pemimpin tidak hanya terjebak pada kerja-kerja semata, karena seorang pemimpin bukan hanya sekedar tukang/pelaksana. Pemimpin harus memiliki pemikiran kedepan, akan dibawa kearah mana daerah dan rakyatnya. Karena pembangunan daerahnya, kecerdasan rakyatnya serta mentalitas/karakter masyarakat dibentuk dengan proses yang demikian panjang. Apalagi periodesasi kepemimpinan yang hanya 5 tahun dan setiap pemimpin terkadang lebih sering tidak berkesinambungan. Oleh karena itu sebuah visi bersama masyarakat sangatlah penting. Terlepas siapapun yang terpilih untuk memimpin, mereka berkewajiban untuk menjalankan visi tersebut. Visi seperti apa yang diharapkan dapat membawa Kabupaten Tapanuli Utara mengejar ketertinggalan? Visi adalah arahan jauh kedepan, sebuah cita-cita atau keinginan yang diharapkan. Sebuah visi harus memiliki tolak ukur dan progres/ tahapan proses. Sehingga semua element masyarakat dapat memonitor dan mengevaluasi bersama. Itulah hakekat dari demokrasi

Dari aspek proses, demokrasi adalah seni untuk mencapai kompromi (the art of compromises) terhadap perbedaan kepentingan, bukan sama sekali alat untuk memaksakan kehendak atau kepentingan, apalagi semata alat memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok seperti tak jarang masih diekspresikan dalam praktek demokrasi kita selama ini.

Agak susah untuk mencari Pemimpin yang Visioner dan kerakyatan. Karena seorang pemimpin yang visioner dan Kerakyatan haruslah memiliki sifat-sifat kepemimpinan yaitu : 1. disiplin akan dirinya sendiri serta rakyat, 2. memiliki pengamatan cerdik dan cara pandang yang cerdas terhadap suatu permasalahan dan target/tujuan, 3. bijak dan berani dalam mengambil keputusan internal ataupun yang berhubungan dengan kepentingan umum, 4. fleksibel tetapi memiliki karakter yang kuat di publik ataupun ketika menghadapi permasalahan, 5. cakap/mampu mengorganisir dan memiliki sistem serta strategi kepemimpinan, 6. berjiwa besar serta memiliki keyakinan iman yang teguh. Niscaya dengan ke 6 sifat tersebut akan tercipta seorang pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan umum.

Dalam konteks pilkada Kab.Taput, harus ada kebanggaan dan keprihatinan bersama dalam memilih dan menjalankan kepemimpinan yang terpilih. Kebanggaan terhadap potensi dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap daerahnya, keprihatinan terhadap segala yang terjadi di kampung halaman, hal ini akan menciptakan kepedulian terhadap semua masyarakat. Karena sudah biasa dalam pemilihan ada yang menang dan ada yang kalah. Kiranya yang menang memiliki mental untuk menang dan tetap setia pada janjinya dan dapat merangkul semua pihak, begitu juga dengan pihak yang kalah berjiwa besar dan tetap memperjuangkan visi mereka untuk kemajuan Taput tanpa harus menjadi barisan sakit hati dan mundur teratur dalam pembangunan Taput. Apalagi dengan semakin banyaknya balon yang ikut bertarung (4 pasang balon dari partai dan 2 pasang yang independent) tentunya patut untuk kita cermati bersama. Tidak harus dengan menjadi Bupati ataupun anggota Legislatif untuk bisa membangun kampung halaman (Martabe). Setiap orang dan organisasi dapat menjadi partner dan sosial cotrol terhadap pemerintah.

Kesanalah demokrasi kita harus diperjuangkan. Kekeliruan kita dalam memahami dan mempraktekan demokrasi hanya akan menambah daftar panjang angka dan persoalan kemiskinan. Karena ketika terjadi kesalahan dalam memilih pemimpin maka selama 5 tahun hidup masyarakat akan dipenuhi dengan penyesalan. Apalagi dengan asas DARI – OLEH – dan UNTUK RAKYAT, tentunya proses demokratisasi dalam mencari Pemimpin TAPUT yang visioner adalah dengan cara mendengarkan keinginan Rakyat, melibatkan Rakyat serta siap di evaluasi oleh Rakyat. Karena RAKYAT yang seutuhnya TIDAK BISA DIBELI.

Jerry Marbun

12 September 2008 Posted by | Uncategorized | | 3 Komentar